Dapaur Arang Mengancam Keberadaan Hutam Bakau

BATAM, TRIBUN -- Kepala Dinas KP2K Pemko Batam Drh Suhartini mengaku prihatin disaat penduduk dunia memperingati hari Bumi dan Lingkungan Hidup, menemukan fakta tentang pengrusakan alam berupa penebangan pohon-pohon bakau yang diperuntukan bagi usaha pembuatan arang kayu oleh nelayan di pesisir pantai Batam. Berlangsung lamanya pengrusakan ini diprediksikan beberapa tahun kedepan Bakau Batam terancam punah.

" Kita prihatin melihat kondisi ini. Kalau dibiarkan pulau-pulau kecil yang tersebar di Batam tidak akan ditemukan lagi hutan bakaunya. Bahwa ada informasi kalau usaha dapur aranglah yang menyebabkannya, ternyata benar adanya, dan hasil kunjungan mendadak kita, menemukan aktifitas nelayan dengan kapal kayunya mengangkut ratusan batang kayu bakau untuk dijual ke sejumlah perusahaan dapur arang,"ujar Suhartini, Senin (20/4).

Ditambahkan Suhartini, usaha menebang pohon bakau ini merupakan mata pencarian sampingan para nelayan penangkap ikan. Bahkan banyak nelayan beralih menebang kayu bakau ini dari pada melaut. Padahal, Pemerintah telah mengerluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007, tentang pelarangan usaha dapur arang di Batam.

Secara langsung tidak bisa dihentikan tindakan nelayan yang membabat secara liar hutan bakau. Oleh itu, pemerintah akan membuatkan program yang bisa membuat para nelayan untuk berhenti melakukan pemotongan hutan bakau secara liar ini.

50 Dapur Arang Beroperasi Lagi

Setelah pemerintah menutup dengan paksa, ditandai keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 6 tahun 2007, puluhan dapur arang yang tersebar di seluruh penjuru Batam mulai terlihat beroperasi kembali sejak dua bulan belakangan. Dengan beroperasinya, puluhan dapur arang ini maka hutan bakau (mangrov-red) terancam.

"Batam akan terancam. Mulai dari terjadinya pengikisan lahan, berpotensi untuk terjadinya bencana puting beliung dan bencana lainnya diakibatkan dari hutan bakau yang habis alias gundul," kata Direktur Eksekutif lembaga yang peduli terhadap lingkungan hidup Centrum of independent social politic and humanright analysis (Cisha), Rizaldy Ananda kepada wartawan, kemarin.

Dia mengatakan data lapangan yang diperoleh ada sekitar 50 dapur arang yang beroperasi dalam kurun waktu dua bulan belakangan ini. Dan dari dapur arang yang beroperasi ini, katanya, jumlah produksi arang yang sekitar 1.500 ton untuk setiap bulan dari total produksi seluruh dapur arang.

Untuk satu ton arang yang siap ekspor ke Singapura melalui Tanjung Pinang, bahan baku kayu bakau yang diperlukan yakni sebanyak 1,5 ton kayu bakau.

"Satu ton kayu bakau yang akan dijadikan arang yakni sebanyak 115-200 batang kayu bakau dengan besar 2,5 inci dan dengan panjang 3 meter," katanya.

Menurutnya, jumlah luas hutan bakau yang harus dijaga dan dilestarikan oleh pemerintah berdasarkan data tahun 1987 lalu yakni seluas 4.000 hektar. Dan dari kerapatan yang didapat, lanjutnya, untuk satu hektar hutan bakau yang ada saat ini yakni sekitar 5.000 hingga 7.000 batang kayu bakau.

"Jika dihitung-hitung, dapur arang yang beroperasi ini maka akan menyebabkan hutan bakau di Batam yang jumlahnya tidak begitu luas akan gundul. Untuk itu pemerintah harus bersikap dan mengambil tindakan tegas untuk melakukan penyelamatan terhadap hutan bakau," ujarnya dengan tegas.


Untuk mencegah gundulnya hutan bakau yang menjaga pulau Batam ini, menurutnya, pemerintah harus memberdayakan nelayan yang dijadikan para pemilik dapur arang untuk melakukan pembabatan hutan bakau yang akan dijadikan bahan baku arang. Karena selama ini penebang bakau selalu beralasan menebang bakau lebih mudah dibandingkan mencari ikan di laut. Selain itu juga, lanjutnya, dan juga para nelayan berat dengan mahalnya biaya bahan bakar untuk mencari ikan.

"Mereka memilih menebang bakau, karena para pengusaha dapur arang membeli bakau Rp40 ribu satu pompong. Dan dengan waktu tidak terlalu lama, kayu bakau dapat dikumpulkan," katanya.

Lebih jauh dijelaskannya, untuk menghindari habisnya hutan bakau di Batam, pemerintah harus meningkatkan sumberdaya dan kualitas nelayan. Dan kualitas yang ditingkatkan para nelaan yakni dengan menjadikan nelayan tradisional menjadi nelayan semi moderen.

"Nelayan bisa mencari ikan dengan bantuan GPS. Melalui program ini, kemampuan nelayan untuk memanfaatkan teknologi bisa mengimangi penghasilannya. Dan program ini sudah ada diajarkan terhadap beberapa nelayan tradisional," ujarnya. Selain itu juga, dikatakannya pemerintah harus berperan dalam hal menjadikan nelayan tradisional menjadi elayan semi moderen.(ded)